PADANG (LN)--Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura prov. Sumbar telah mengalokasikan anggaran TA.2024 untuk menyalurkan bantuan bibit durian kepada kelompok tani di Sumbar.
Bibit durian itu diberikan kepada kelompok tani, di kab/kota provinsi Sumbar, diantaranya kab. Pesisir Selatan, kab. Agam, Kab. Pasaman, kab. Dharmasraya, kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.
Namun sangat disayangkan, informasi terkait penyelenggaraan kegiatan pendistribusian bibit durian tersebut tidak transparan dan tertutup terhadap publik
Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura prov. Sumbar sepertinya enggan memberikan penjelasannya saat dikonfirmasi pihak media. Terkesan ada sesuatu hal yang sengaja disembunyikan dari publik.
ADA APAKAH DENGAN KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN BIBIT DURIAN ?
Terindikasi, bibit durian yang diberikan kepada kelompok tani tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada.
Tercium, aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada kegiatan itu sangat kental.
Ditengarai, pihak penyedia pada kegiatan tersebut telah dikondisikan sejak awal. Justifikasi penunjukan pihak penyedia sangat diragukan.
Berdasarkan penelusuran pada situs sirup LKPP, kegiatan pendistribusian bibit durian bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA.2024, dengan pagu dana sebesar Rp2.131.080.300, untuk pengadaan dan pendistribusian 73.000 batang bibit durian.
Apabila anggaran pengadaan durian itu dibagi dengan jumlah bantuan, maka didapati harga pembelian bibit durian sebesar @Rp29.193 per-batang (Pagu Rp2.131.080.300 : 73.000 batang bibit durian).
Dan pada akhir Oktober 2024 lalu, pihak penyedia telah menerima pembayaran sebesar Rp565 juta, untuk pendistribusian 21.800 bibit durian, atau estimasi bobot sekitar 29,86 persen
Sementara itu, dari penelusuran pada marketplace (shopee), didapati harga penjual bibit durian unggul (musang king) sangat bervariatif, dari harga Rp15 ribu hingga Rp19 ribu per-batang.
Artinya, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura prov. Sumbar membeli bibit durian unggul (musang king) lebih mahal dari harga pasaran (kemahalan).
Dan ketika media ini berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura prov. Sumbar sepertinya enggan untuk memberikan penjelasannya.
Yang mana, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura prov. Sumbar, Febrina saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0813-6328-44xx hanya menjawab sekedarnya saja.
Kadis Febrina tidak memberikan jawaban atas pertanyaan konfirmasi yang diajukan media.
Disampaikannya, "Semua kegiatan diatas sedang dalam pengerjaan, sesuai UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka akan kami sampaikan ketika kegiatan tersebut setelah selesai pengerjaannya dalam laporan kegiatan (LAKIP 2024) yang akan rilis Tahun 2025. Terima kasih" tulisnya dalam pesan WhatsApp
Hingga berita ini ditayangkan, media ini masih berupaya untuk menghimpun data dan informasi, serta melakukan konfirmasi kepada pihak terkait lainnya.
Tunggu berita selanjutnya!
#Tim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar