PADANG (LN)-- Proses penetapan pemenang penyedia pada pekerjaan pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Kamang Baru masih menjadi misteri.
Baca berita terkait sebelumnya, klik disini
Diduga, Kanwil Kemenag Sumbar telah menunjuk pihak penyedia tanpa melaksanakan metoda pemilihan penyedia yang sah, yakni melalui e-Purchasing.
Semestinya, berdasarkan RUP Kemenag RI untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Kamang baru, menggunakan metode pemilihan penyedia e-Purchasing (secara elektronik).
Kenyataannya, kegiatan tersebut diketahui tidak pernah ditayangkan secara e-Purchasing di LPSE Kemenag RI. Baik itu secara tender, non tender ataupun e-katalog
Anehnya, Kanwil Kemenag Sumbar nekat menetapkan CV. Tiar Karya Jaya (TKJ) sebagai pihak penyedia (pelaksana) kegiatan pekerjaan pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Kamang Baru.
Parahnya, Kanwil Kemenag Sumbar saat dikonfirmasi terkait persoalan itu malah bungkam, terkesan sengaja menutup-nutupi dari publik.
Yang mana, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin saat dikonfirmasi via WhatsApp, ke nomor handphone 0812-7565-73xx, Senin (30/9) tidak memberikan tanggapannya.
Hal itu tentunya menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan publik.
Ada apa dengan Kanwil Kemenag Sumbar..?
Terindikasi, telah terjadi konspirasi kotor yang telah diatur sejak awal, dengan melakukan praktek curang, manipulasi serta rekayasa untuk bisa meraup keuntungan dari proyek tersebut.
Sebagaimana diketahui, diterapkannya metoda e-Purchasing agar proses pengadaan serta pemilihan penyedia lebih transparan dan terawasi, sehingga praktek KKN dapat dicegah.
Hal itu disampaikan anggota ULP Sumbar, yang memberikan keterangan secara terpisah terkait tata cara pelaksanaan e-katalog konstruksi (identitas dikantong penulis), Senin (30/9) di Padang.
Dijelaskannya, Ada SE LKPP yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan E-Purchasing konstruksi yang menjelaskan tahapan pelaksanaan e-purchasing konstruksi.
Kegiatan yang telah tayang di RUP, merupakan informasi terbuka bagi publik.
Di RUP itu, Dinas/OPD/satker wajib menjelaskan tentang tata cara metoda pemilihan penyedia yang akan digunakan, ucapnya.
Dan e-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem e-katalog yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh LKPP untuk mengatasi terjadinya praktek KKN.
Dengan ditayangkannya item pekerjaan pada e-katalog konstruksi, maka proses pelaksanaan pekerjaan akan lebih terkontrol.
Yang mana, publik juga dapat mengetahui, apakah proses pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan hasil perencanaan yang telah dibuat oleh konsultan perencana.
Selain itu, untuk menjaga dokumen perencanaan supaya tidak mudah dirubah atau diacak acak seenaknya oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, jelasnya.
Dengan tidak ditayangkannya paket pekerjaan pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Kamang baru di LPSE Kemenag RI, serta menetapkan penyedia CV. Tiar Karya Jaya (TKJ) tanpa melalui proses e-purchasing merupakan kesalahan, yang berpotensi terjadinya tindakan korupsi.
Jadi wajar saja apabila publik menduga telah terjadi kongkalikong pada proyek tersebut, tuturnya.
TANGGAPAN LMRI SUMBAR, APH DIMINTA USUT DUGAAN KKN DI KANWIL KEMENAG SUMBAR
Wakil ketua LMR RI Sumbar, Aditya saat diminta tanggapannya, Senin (30/9) terkait persoalan tersebut merasa kesal dan geram.
Dikatakannya, LMR RI SUMBAR akan melaporkan kasus ini ke Aparat penegak hukum (APH) Kejaksaan dan Polisi.
Supaya bisa mengusut dan membongkar dugaan KKN dan kongkalikong yang terjadi pada pekerjaan pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Kamang baru di Kanwil Kemenag Sumbar, harapnya.
Dan disinyalir, kasus seperti ini tidak saja terjadi pada paket pekerjaan pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Kamang baru, namun berkemungkinan terjadi pada paket lainnya.
Hingga berita ini ditayangkan, media ini masih melakukan upaya konfirmasi serta pengembangan dengan mengumpulkan data dan informasi lainnya.
#TIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar