 |
| dr. Imran Pambudi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) (doc.Kemenkes) |
Jakarta (LN) – Deteksi dini penyakit TB (Tuberkulosis) dan memperluas layanan TB berkualitas pada masyarakat bertujuan agar pengidap virus TB yang baru lebih cepat di antisipasi supaya peluang kesembuhan lebih besar, hal ini disampaikan dr. Imran Pambudi selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM).
“Sebelum pandemi, penemuan kasus TB hanya mencapai 40-45% dari estimasi kasus TB jadi masih banyak kasus yang belum ditemukan atau juga belum dilaporkan,” kata Imran.
“Kegiatan pelibatan menyasar kepada rumah sakit (RS), klinik, dan Dokter Praktik Mandiri (DPM) dalam program TB,” papar Imran dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Kemenkes melakukan upaya pendekatan public-private mix (PPM). Pertama, pelibatan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), baik pemerintah maupun swasta secara umum di 34 provinsi, khususnya di 19 provinsi prioritas PPM.
Deteksi TB mirip dengan deteksi COVID-19, yakni jika tidak dites, dideteksi, dan dilaporkan maka angkanya terlihat rendah sehingga terjadi under reporting, yang mengakibatkan pengidap TB berkeliaran dan berpotensi menularkan karena tidak diobati.
 |
| Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan skrining besar-besaran untuk menemukan 500 ribuan orang yang belum diobati dan berisiko menjadi sumber penularan penyakit TBC. |
7 Deteksi Dini TB diantaranya :
Pertama, Kegiatannya mencakup advokasi dan in-house training menyediakan jejaring akses pemeriksaan laboratorium, yakni Tes Cepat Molekuler/TCM dan mikroskopis, dan logistik seperti obat melalui OAT (Obat Anti Tuberkulosis) program dan Bahan Habis Pakai (BHP), termasuk katrid, pot dahak dan lainnya, kepada fasyankes.
“Kemudian, pemberian umpan balik, On the Job Training (OJT), dan monev secara berkala,” kata Imran.
Kedua, Libatkan Jaringan RS Swasta. Pelibatan jaringan rumah sakit swasta besar dalam program TB. Pelibatan ini meliputi enam jaringan RS swasta terbesar di Indonesia, yaitu MPKU PP Muhammadiyah, Hermina, Siloam, Pertamina Bina Medika IHC, Primaya, dan Mitra Keluarga, dengan total 256 rumah sakit.
“Tentunya, jaringan rumah sakit swasta ini memiliki indikator capaian mencakup target peningkatan penemuan kasus TB, akses diagnosis sesuai standar dengan TCM, akses obat/OAT program untuk pasien TB, keberhasilan pengobatan, dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dalam layanan TB,” terang Imran.
Kemudian, aktif dalam kegiatan intensifikasi skrining TB di rumah sakit, pengiriman umpan balik per triwulan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi per semester untuk memantau capaian. Supervisi, OJT, dan bimbingan teknis juga dilakukan kepada jaringan rumah sakit swasta.
Ketiga, Libatkan RS dan Klinik TNI/POLRI
Pelibatan jaringan rumah sakit dan klinik milik TNI dan POLRI dalam program TB. Jaringan ini meliputi 122 RS TNI dan 57 RS POLRI, serta 619 klinik TNI dan 598 klinik POLRI.
“Kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan peran fasyankes TNI-POLRI dalam skrining TBC. Pengiriman umpan balik per triwulan dan kegiatan monev untuk memantau kontribusi capaian fasyankes TNI dan POLRI,” lanjut Imran.
“Supervisi, OJT, bimbingan teknis kepada RS dan klinik turut dilakukan di bawah TNI dan POLRI.”
Keempat, Inovasi Pembiayaan dan Coaching TB
Pendekatan keempat, lanjut Imran, yakni inovasi pembiayaan program TB di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Inovasi berupa pemberian insentif non-kapitasi pada layanan TB bagi FKTP yang terlibat meliputi fase diagnosis, pengobatan tahap awal, dan pengobatan tahap lanjutan.
“Inovasi ini diawali dengan uji coba di 6 kota dengan estimasi beban kasus TBC yang besar, yaitu Kota Medan, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar. Periode uji coba dilakukan mulai Juli 2023 sampai Juni 2024 nanti,” katanya.
Kelima, pendekatan dalam bentuk Coaching TB, yaitu kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk tenaga kesehatan dalam program TB di fasyankes.
“Ini bertujuan mewujudkan layanan TBC yang berkualitas dan terstandar di fasilitas layanan kesehatan. Tahun 2023 sudah dilakukan di 28 kabupaten/kota, tahun 2024 diekspansi di 80 kabupaten/kota,” imbuh Imran.
Keenam, Koordinasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan
Pemberian Satuan Kredit Profesi (SKP) kepada tenaga kesehatan yang terlibat dalam layanan TBC di fasyankes. Ini bekerja sama dengan organisasi profesi dokter, perawat, tenaga farmasi, dan tenaga laboratorium.
Ketujuh, Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan lintas program Kemenkes dan lintas lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan TB di fasyankes. Koordinasinya antara lain:Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes terkait memasukkan komponen TB dalam proses penilaian akreditasi fasyankes.
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) dan BPJS Kesehatan terkait pembiayaan skrining TB bagi faktor risiko tinggi yang ditemukan di FKTP.Asosiasi fasyankes, contohnya dengan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) untuk memantau dan memberikan umpan balik terkait kontribusi RS dan klinik swasta dalam program TBC (penemuan kasus dan tata laksana).
Organisasi profesi yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) dalam berbagai kegiatan dan penyusunan pedoman/regulasi di tingkat nasional dan daerah. Inisiasi diskusi dengan penyedia layanan telemedicine seperti Halodoc dalam upaya penemuan dan pengobatan pasien TBC sesuai standar (Aldi/LN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar