PADANG---Saat ini, gedung Kantor Kejari Padang tengah berbenah.
Dilakukan pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor seperti perbaikan ruang kerja, pengecatan gedung, penggantian atap dan lain sebagainya.
Untuk pekerjaan Rehab Berat / Sedang Gedung Kejaksaan RI rehabilitasi Bangunan/Gedung bertingkat, dikerjakan CV. Bumi Sembilang Indah (BSI) bersumber dari APBD Padang TA.2023, senilai Rp1,2 milyar, berbentuk dana hibah.
Sebelumnya, Kajari Padang juga pernah mendapatkan bantuan hibah untuk perbaikan ruangan kantor kepala kejaksaan dari Dinas PRKPP Padang, yangmana pada saat itu Tri Haryanto (TH) menjabat sebagai kepala dinas PRKPP Padang .
Dan ketika TH pindah ke dinas PUPR Padang, kembali mengucurkan bantuan hibah, berupa rehab bangunan gedung kantor Kejari Padang.
Sepertinya, TH memiliki perhatian khusus terhadap Kajari Padang. Hal itu tentunya menimbulkan pertanyaan, kecurigaan bahkan ke khawatiran publik.
Ada apakah dibalik bantuan Hibah untuk Kajari Padang ?
DISINYALIR, bantuan hibah itu diberikan sebagai upaya untuk membuat Kajari Padang mandul, sehingga tidak mampu untuk mengungkap kasus korupsi.
Seperti halnya, pada proyek rehab kantor bertingkat Kejari Padang yang kental beraroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Diduga, Konsultan pengawas proyek rehabilitasi kantor Kajari Padang saat ini, merupakan orang yang sama, pada proyek sebelumnya yakni proyek penunjukan langsung (PL) perbaikan ruang kantor Kajari Padang di tahun sebelumnya.
Terkait dengan pemberian hibah itu, ternyata berdampak terhadap kinerja serta profesional Kajari Padang.
Dikhawatirkan, Kajari Padang akan menjadi mandul, serta tidak mampu mengungkap kasus tindak Pidana Korupsi di Pemko Padang, terutama Kegiatan yang dikelola dinas PUPR Padang.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD LSM Aliansi Peduli Indonesia (API) Sumbar, Roni Bose saat diminta pendapatnya, Selasa (27/6) mengatakan, pemberian hibah ini jangan sampai membuat Kajari Padang menjadi mandul dalam mengungkap kasus korupsi yang ada di pemko Padang, terutama dinas PUPR Padang.
Apabila hal itu terjadi maka dapat dipastikan masyarakat akan menderita dan sengsara.
Untuk itu, Kejari Padang harus bisa menunjukan sikap profesional dalam penegakkan supremasi hukum di wilayah hukumnya, harapnya.
Sebagai lembaga control, LSM API SUMBAR berinisiatif untuk ikut serta mengawal proses pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi kantor Kejari Padang tersebut. Dan kita berharap, Kejari Padang bisa menyambut itikad baik ini.
Selanjutnya, apabila dikemudian hari ditemukan adannya kerugian negara atas pelaksanaan proyek tersebut, maka Kajari Padang hendaknya bisa melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI, pintanya.
#tim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar